Turki: Haftar ‘Ingin Menciptakan Rezim Kediktatoran Militer’ di Libya

 Turki: Haftar ‘Ingin Menciptakan Rezim Kediktatoran Militer’ di Libya

HIDAYATUNA.COM – Turki telah menuduh komandan militer pemberontak Libya, Khalifa Haftar, sedang berusaha untuk ‘menciptakan rezim kediktatoran militer’ di Libya. Mereka pun bersumpah untuk terus ‘membela’ pemerintah Libya yang sah, yang berbasis di ibukota Tripoli.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri Turki, mengatakan bahwa keluarnya Haftar dari perjanjian yang ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk menyatukan negara itu, telah menunjukkan niatannya yang sebenarnya.

“Dengan adanya pengumuman itu, Haftar sekali lagi menunjukkan bahwa ia tidak sedang mencari solusi politik untuk krisis di Libya, dia tidak mendukung upaya internasional dalam hal ini … dan justru bertujuan untuk menciptakan (rezim) kediktatoran militer di negara itu,” kata Kementerian Luar Negeri Turki.

Pada bulan April 2019, Haftar telah meluncurkan serangannya untuk merebut kendali ibukota Tripoli dari Government of National Accord (GNA) Libya yang telah diakui secara internasional.

Pada hari Senin kemarin, setelah Libyan National Army (LNA) yang dipimpin olehnya diusir dari beberapa kota di bagian barat Libya, Haftar mengatakan bahwa ia ‘telah menerima amanat dari rakyat’ dan bersumpah untuk menciptakan pemerintahan baru di Libya.

“Perjanjian Politik Libya telah menghancurkan negara ini. Kami akan bekerja untuk menciptakan kondisi untuk membangun lembaga sipil yang permanen,” katanya dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi.

Seperti yang diketahui, pada akhir bulan November 2019, Turki dan GNA telah menandatangani dua perjanjian yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama keamanan dan demarkasi perbatasan maritime mereka.

Para pejabat GNA pun mengatakan bahwa kesepakatan itulah yang memungkinkan pasukan daratnya untuk merebut kembali sejumlah besar wilayah Libya yang dikuasai oleh Haftar, yang juga turut mendapat dukungan dari negara-negara asing, yang antara lain adalah Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengatakan, “Tanpa ditunda-tunda lagi, komunitas internasional harus ikut menanggapi orang ini, yang tidak dapat diragukan lagi telah mengungkapkan niatannya untuk mendirikan rezim junta di Libya”.

“Turki … pasti akan terus mendukung saudara kami, warga Libya, dalam membela Government of National Accord (GNA), dan semua lembaga-lembaga sah Libya lainnya, yang didirikan dengan Perjanjian Politik Libya, dan untuk mendukung upaya-upaya solusi politik.” ( Aljazeera.com)

Redaksi

Terkait

Leave a Reply