Rakyat Mesir dan Suriah Setujui Didirikannya Republik Persatuan Arab

 Rakyat Mesir dan Suriah Setujui Didirikannya Republik Persatuan Arab

Rakyat Mesir dan Suriah Setujui Didirikannya Republik Persatuan Arab. Apa Alasannya? Ini Penjelasannya Mengenai Republik Persatuan Arab

HIDAYATUNA.COM – Enam puluh tahun yang lalu, peristiwa bersejarah terjadi yang dikenal dengan referendum di Mesir dan Suriah pada tanggal 21 Februari 1958. Ketika itu, rakyat Mesir dan Suriah dalam sebuah referendum menyetujui didirikannya negara gabungan yang diberi nama Republik Persatuan Arab (RPA). Rakyat kedua negara ini juga memilih Gamal Abdul Naser sebagai presiden negara gabungan yang baru didirikan tersebut.

Selang beberapa waktu, Yaman pun ikut serta dalam RPA. Tujuan didirikannya negara gabungan Arab ini khususnya untuk menggalang persatuan bangsa-bangsa Arab dalam menghadapi Rezim Zionis. Dalam RPA ini, terdapat pemerintahan terpisah yang kebijakanya ditentukan bersama oleh sebuah Dewan Tinggi.

Dalam catatan sejarah tertulis bahwa, pada periode 1950-an, gagasan pan-Arab tengah melanda dunia Timur Tengah. Gagasan ini adalah ideologi nasionalisme Arab yang mendukung penyatuan negara-negara di kawasan Afrika Utara dan Asia Barat untuk membentuk negara persatuan.

Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang kala itu bersinar dan sangat bersemangat membawa ide-ide nasionalisme Arab agar dapat bersaing dengan dunia dan menentukan posisi Mesir terhadap kawasan Timur Tengah. Ia kemudian mengawali nasionalisme Arab dengan menyatukan Mesir dan Suriah.

Nasser, yang saat itu sangat populer di dunia Arab semenjak Perang Suez, membuat tawarannya ihwal nasionalisme Arab menjadi lebih mudah mendapat perhatian mata publik Timur Tengah dan Afrika Utara. Maka, pada 1 Februari 1958 menjadi tonggak dasar pembentukan persatuan tersebut dengan nama RPA. Tonggak ini justru dicetuskan pihak Suriah oleh sekelompok pemimpin politik dan militer yang mau menggabungkan diri di bawah kepemimpinan Gamal Abdul Nasser di Mesir.

Saat itu sentimen pan-Arab sedang kuat melanda rakyat Suriah. Buku James Jankowski berjudul Nasser’s Egypt, Arab Nationalism, and the United Arab Republic menyebut Partai Ba’ath yang menggabungkan nasionalisme Arab dengan sosialisme sangat populer di kalangan masyarakat Suriah. Maka, tak heran jika partai itu turut menganjurkan penyatuan Suriah dengan Mesir, memuluskan keinginan Nasser.

Belum lagi dukungan dari tubuh militer Suriah. Menurut Steel & Silk: Men & Women Who Shaped Syria 1900-2000 karya Sami Moubayed, diangkatnya Afif al-Bizri menjada Kepala Staf Angkatan Darat oleh Presiden Suriah Shukri al-Quwatli turut membawa perubahan pada tubuh militer di Suriah. Afif al-Bizri yang lebih condong ke sosialisme menyebarkannya di tubuh militer Suriah bahkan sejak tahun 1950-an.

Bersekutunya Nasser dengan Uni Soviet membuat Afif al-Bizri makin membekali pemahaman tentang pentingnya pan-Arab di jajaran angkatan darat Suriah. Ia mendukung penuh langkah Nasser untuk menggabungkan Mesir dengan Suriah. Puncak dukungan Suriah terjadi ketika Bizri memimpin delegasi pejabat Suriah yang memohon kepada Nasser agar persatuan penuh antara Suriah dan Mesir, pada 11 Januari 1958. Ujung dari semua itu, sebuah referendum terkait pembentukan RPA pun diselenggarakan di Suriah pada 21 Februari 1958.

Direct Democracy mencatat bahwa, sebanyak 1.312.859 pemilih mendukung berdirinya RPA, dan 139 orang menolaknya. Ada 1.312.808 pemilih mendukung Gamal Abdul Nasser menjadi presiden mereka, dengan penolakan sebanyak 190 orang. Dan di hari yang sama, Mesir menggelar referendum serupa. Menurut buku Elections in Africa: A Data Handbook karya Nohlen & Thibaut, pembentukan RPA didukung 6.102.128 orang dan mendapat 247 penolakan, sedangkan suara tidak sah maupun kosong menyisakan 1.884 orang.

Sementara Sosok Gamal Abdul Nasser untuk menjadi presiden atas RPA didukung 6.102.116 rakyat Mesir. Sebanyak 265 orang lainnya menentang dan ada suara tidak sah maupun kosong sebanyak 1.881 orang. Hasil referendum ini kemudian menjadi dasar bersatunya Mesir dan Suriah yang terpisah secara geografis menjadi Republik Persatuan Arab pada 22 Februari 1958 dengan Ibukota Kairo.

Namun demikian, negara gabungan ini hanya bertahan tiga tahun dan bubar tahun 1961. (AS/Hidatatuna.com)

Redaksi

Terkait

Leave a Reply