PP Fatayat NU: Pemerintah Harus Evaluasi Program Kartu Prakerja

 PP Fatayat NU: Pemerintah Harus Evaluasi Program Kartu Prakerja

HIDAYATUNA.COM, Jakarta – Program Kartu Prakerja belakangan banyak mendapatkan sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) Anggia Erma Rini mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali pada program kartu prakerja tersebut dari berbagai aspek sebelum program tersebut berjalan terlalu jauh.

Menurutnya sistem penerimaan peserta Kartu Prakerja juga harus dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi darurat pandemi Covid-19, karena tentu pelaksanaannya akan sangat berbeda dengan rancangan awal program tersebut semasa sebelum adanya pandemi.

“Ini sangat berbeda. Pemerintah harus gerak cepat mengevaluasi peruntukannya,” ujar Anggia dalam keterangannya, Rabu (22/4/20).

Hal tersebut disampaikannya karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan dan menghadapi berbagai permasalahan terkait pendaftaran keikutsertaan program tersebut.

“Sebelum terlalu jauh, pemerintah harus mendengar betul masukan berbagai elemen masyarakat terhadap pelaksanaan Program Prakerja yang sedang berjalan di masa pandemik ini,” kata Anggia.

Dia menjelaskan, Fatayat NU menerima beragam laporan dan keluhan masyarakat terkait proses prakerja ini. Poinnya pada tiga aspek. Pertama, pelatihan online dalam prakerja tidak tepat diterapkan saat ini, dan sebaiknya dihapus saja.

Kedua, daftarnya susah, dan sulit masuk. Ketiga, yang mendesak dibutuhkan masyarakat sekarang adalah sembako, bukan pelatihan.

Selain itu, Anggia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama pekerja informal, saat ini dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan.

Sejumlah keluhan juga menyoal mekanisme pendaftaran. Banyak kelompok masyarakat telah mencoba daftar prakerja, tapi selalu gagal.

Menurut dia, pendaftaran dan pelatihan secara online itu segmennya hanya di perkotaan saja. Sementara sebagian besar masyarakat kita wilayah pedesaan. Juga berbagai keluhan lainnya.

Menurut Anggia Pemerintah harus mengevaluasinya. Teknis di lapangan menunjukkan mekanisme sekarang riskan dilanjutkan. Anggaran pelatihan prakerja lebih baik dialokasikan untuk menambah kuota prakerja.

“Lalu perjelas pembagian kuota untuk tiap provinsi dari kuota yang ada saat ini. Itu lebih bermanfaat secara langsung,” ujar Anggia.

Tidak hanya itu, Anggia juga meminta pemerintah mempermudah sistem pendaftaran prakerja secara online. Tim program prakerja harus lebih siap. Pendaftaran harus lebih mudah. (AS/Hidayatuna.com)

Redaksi

Terkait

Leave a Reply