Politik dan Agama

 Politik dan Agama

Oleh: Matdon*

HIDAYATUNA.COM – Makhluk yang tak terlihat namun nampak dan paling menyeramkan serta menakutkan adalah politik.  Padahal sebagai orang beragama sangat menginginkan politik sebagai sebagian dari ibadah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap.

Agama apapun, sangat membutuhkan yang namanya kekuasaan, dimana kekuasaan tersebut bisa mewujudkan kesejahteraan bagi umatnya dan dapat melindungi pengikut setia agama itu. Dan itu harus melalui politik.

Sebagai muslim, saya yakin Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Tetapi juga kita tak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ada kelompok konservatif yang menolak sistem politik barat, kelompok modernis yang menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu, dan kelompok sekuler yang menerima dengan sepenuhnya.

Negara sebenarnya bisa menjadi perantara dalam rangka mendekatkan manusia dengan Tuhan. Dalam ajaran Islam menyebutkan Hubbul Wathon Minal Iman, artinya mencintai negara adalah sebagian dari iman. Asalkan berkeyakinan negara bukanlah tujuan utama, sebab jika itu terjadi maka sesuatu akan menjadi absurd.

Dalam Islam kita mengenal Syariah, sebuah sistem kehidupan yang integral, sempurna, dan universal. Islam mengatur ibadah goer mahdoh, ialah ibadah selain yang ditentukan seperti salat, zakat, qurban dan haji, melainkan juga ibadah sosial.

Apakah Politik Ibadah?

Jika kita memahami betapa pentingnya mengurusi urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syari’at Islam, maka berpolitik merupakan hal yang sangat penting bagi kaum muslimin.  Tuhan tidak buta untuk tetap memperhatikan orang lain. Jika politik adalah mengatur orang lain supaya sejahtera maka itu artinya politik tidak dilarang dalam Agama.

Sejarah telah menunjukkan, bahwa para sahabat Nabi adalah orang beragama yang memiliki otoritas terhadap politik. Mereka bahkan ketika sampai terjadi pepeperang untuk mengangkat pemimpin pengganti Rasulullah dengan syarat syarat tertentu. Misalnya memegang amanah rakyat dan taat pada aturan Agama. Ya, politik itu ada sejak manusia mengenal pemimpin dan dipimpin.

Diakui atau tidak, politik selalu berkaitan dengan kelicikan, kebusukan, dan kecurangan lainnya. Pemimpin muslim sekalipun banyak yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politiknya diatas ketentuan hukum dan etika syariat. Itulah yang menjadi penyebab orang yang beragama Islam tidak sepakat dengan adanya politik dalam Islam.

Sebenarnya politik dapat dijadikan pemicu lahirnya aktivitas gerakan Islam melalui kultural dan struktural. Politik secara kultural bisa jadi jalan dakwah di suatu negara. Dan bisa mempengaruhi dan melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mensejahterakan umat sesuai dengan perintah agama.

Jadi politik itu halal, asal politik yang memegang teguh terwujudkan persatuan dan kesatuan, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil, menepati janji. Ia harus memilik prinsip yang kuat da benar, tidak menghalalkan segala cara.

Politik sebenarnya suatu seni yang dilakukan oleh seseorang atau segolongan orang untuk memperoleh kekuasan dengan upaya-upaya sangat maksimal yang didukung oleh berbagai atribut yang diperlukan.

Walhasil politik itu bisa poisitif bisa negatif.  Tergantung orangnya. Positif jika seorang muslim bisa berpolitik dengan tujuan Amar Makruf Nahi Munkar dan menjadikan berpolitik sebagai bagian dari ibadah. Politik negatif jika seorang muslim yang tidak berpegang kepada kebenaran dan menghalalkan secara cara. Politikus beragama harus sesuai jalur diyakini benar dan berperilaku tidak menipu, tidak menteror rakyat dengan janji-janji kosong.

Dalam buku yang ditulis Suseno tahun 1987 disebutkan, masyarakat, bangsa, maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral jika suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Jadi, manusia memang perlu hidup berkelompok atau zoon politicon, menampilkan insan berfikir sekaligus sebagai insan usaha. Karena kodrat manusia adalah mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Tap. MPR No.VI/MPR/2001 dinyatakan pengertian dari etika kehidupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang terjamin dalam Pancasila sebagai acuan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Karena itu, pola berpikir untuk membangun kehidupan berpolitik secara jernih mutlak diperlukan. Menurut DR. Syahrial seorang dosen, pembangunan moral politik yang berbudaya adalah untuk melahirkan kultur politik yang berdasarkan kepada Iman dan Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, menggalang suasana kasih sayang sesama manusia Indonesia, yang berbudi kemanusiaan luhur, yang mengindahkan kaidah-kaidah musyawarah secara kekuluargaan yang bersih dan jujur, dan menjalin asas pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara. Membangun etika politik berdasarkan Pancasila akan diterima baik oleh segenab golongan dalam masyarakat.

Politik bisa ditangani dengan memakai rasionalitas, ia mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai kemanusiaan. Ya, sekali lagi, makhluk beragama boleh berpolitik asal memegang etika politik yag baik dan benar karena hal ini  berkaitan dengan moral.

Akan tetapi, mari kita lihat dunia politik di tanah air.  Akibat bengisnya politik, para pemuka Agama Islam yang disebut Ulama terpecah menjadi dua, masing-masing merasa bahwa keyakinannya yang benar. Ini tentu membingungkan ummat Islam. Di sisi lain ada hadits Rasul yang diriwayatakan Ahmad, menyebutkan  “Permisalan ulama di muka bumi seperti bintang yang ada di langit. Bintang dapat memberi petunjuk pada orang yang berada di gelap malam di daratan maupun di lautan. Jika bintang tak muncul, manusia tak mendapatkan petunjuk.”

Padahal sebenarnya, tanpa masuk ke wilayah praktis, ulama sudah berpolitik, yakni dengan ajaran-ajaran yang menyejukkan, menyegarkan pikiran, tidak menyesatkan umat. Adakah Ulama yang benar benar Ulama ada di Indonesia dan memberi fatwa yang bersih tentang politik itu ibadah, jika dilaksanakan dengan tanpa napsu? Saya yakin masih ada.  Cag!

*Rois ‘Am Majelis Sastra Bandung

Redaksi

Terkait

Leave a Reply