DPR AS Setujui RUU Pemberian Sanksi Kepada China

 DPR AS Setujui RUU Pemberian Sanksi Kepada China

HIDAYATUNA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) telah sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU), yang menyerukan diberikannya sanksi kepada para pejabat China, yang dianggap telah bertanggung jawab atas penindasan terhadap Muslim Uighur. Mereka pun telah mengirimkan RUU tersebut ke Gedung Putih, agar Presiden Donald Trump dapat memveto atau menandatanganinya.

RUU Hak Asasi Manusia Uighur itu telah disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil suara 413-1 pada hari Rabu kemarin, yang terjadi beberapa jam setelah Sekretaris Negara Mike Pompeo memberi tahu kepada anggota DPR, bahwa pemerintah AS tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai otonom dari China.

RUU itu menyerukan diberikannya sanksi terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur dan kelompok Muslim lainnya di provinsi Xinjiang China, dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sudah lebih dari satu juta umat Muslim telah ditahan oleh pemerintah China di kamp-kamp pelatihan di wilayah tersebut.

RUU itu juga mengkhususkan seorang sekretaris dari Partai Komunis di kawasan itu, Chen Quanguo, yang juga menjadi anggota dari Politbiro kuat di China, menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas ‘pelanggaran berat hak asasi manusia’ terhadap warga Muslim di Xinjiang.

“Tindakan kejam Beijing (ibukota China) yang menargetkan warga (Muslim) Uighur, adalah pelanggaran besar terhadap hati nurani (seluruh umat manusia) di dunia,” kata Nancy Pelosi, seorang anggota dari partai Demokrat, saat berbicara dalam rapat DPR untuk mendukung RUU itu.

Pernyataan itu pun bersifat bipartisan, dengan Michael McCaul, seorang anggota partai Republik yang duduk di kursi DPR, tepatnya di Komite Urusan Luar Negeri, menuduh China telah melakukan ‘genosida terhadap sebuah budaya dengan disponsori oleh negara’.

“Beijing sedang berusaha habis-habisan untuk memusnahkan seluruh budaya hanya karena (budaya tersebut) tidak sesuai dengan apa yang oleh Partai Komunis China anggap sebagai ‘China’. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan situasi ini berlanjut … Keheningan kita akan menjadi keterlibatan kita …,” kata McCaul.

Dengan adanya persetujuan dan dukungan yang hampir bulat, pimpinan rapat DPR itu pun akhirnya mengesahkan RUU tersebut, yang sekarang otomatis memberi tekanan kepada Trump, untuk menjatuhkan sanksi hak asasi manusia terhadap China.

Meskipun sesama anggota partai Republik, tempat dimana Trump bernaung, mengatakan bahwa mereka berharap Trump akan menandatangani RUU tersebut, Gedung Putih belum mengindikasikan apakah Trump akan melakukannya atau tidak. Sampai saat ini, ajudannya juga belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Di lain pihak, para aktivis Uighur pun menyambut baik atas munculnya RUU tersebut.

“Kami mendesak Presiden Trump untuk memprioritaskan penandatangan Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur agar menjadi sebuah undang-undang, dan sesegera mungkin mengambil langkah untuk mengimplementasikannya,” kata Dolkun Isa, yang menjadi presiden dari Kongres Uighur Dunia, dalam sebuah pernyataan.

“Komunitas kami membutuhkan pemerintah AS dan pemerintah-pemerintah lainnya di seluruh dunia untuk mengambil sebuah tindakan yang nyata dan bermakna, sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut. Setelah bertahun-tahun menderita dan merasa frustrasi, warga (Muslim) Uighur membutuhkan sebuah harapan,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, selama ini China telah menyangkal tuduhan adanya perlakuan buruk terhadap Muslim Uighur, mereka mengatakan bahwa kamp-kamp ‘penahanan’ di Xinjiang itu menyediakan pelatihan kejuruan.

Namun, aktivis Uighur dan kelompok hak asasi manusia sendiri telah membantah alasan tersebut, dengan mengatakan bahwa banyak dari mereka yang telah ditahan adalah orang-orang yang memiliki gelar tinggi maupun pemilik bisnis yang berpengaruh dalam komunitasnya, dan secara logika mereka tidak memerlukan sebuah pendidikan khusus.

Orang-orang yang ditahan di kamp-kamp ‘pelatihan’ itu pun menggambarkan bahwa mereka telah dipaksa indoktrinasi politik, disiksa, dipukuli, dan tidak diberi makanan maupun obat-obatan, serta mereka juga dilarang untuk menjalankan aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh agama mereka, ataupun berbicara dalam bahasa mereka.

Meskipun China telah berkali-kali membantah tuduhan-tuduhan yang disodorkan terhadapnya, hingga saat ini mereka masih tetap menolak untuk diadakannya inspeksi.

Setelah versi sebelumnya dari undang-undang tersebut disahkan pada bulan Desember lalu, Kementerian Luar Negeri China menuduh AS munafik, karena mereka juga pernah ataupun sedang menjalankan upaya-upaya yang berhubungan dengan ‘kontra-terorisme’.

“RUU itu secara sengaja menodai kondisi hak asasi manusia di Xinjiang, memfitnah upaya China dalam deradikalisasi dan anti-terorisme, dan dengan kejam menyerang kebijakan pemerintah Xinjiang China,” kata juru bicara dari Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying. DIa pun mendesak AS untuk menghentikan undang-undang tersebut. (Aljazeera.com)

Redaksi

Terkait

Leave a Reply